Dewan Pimpinan Pusat Barisan Intelektual Muda Tanah Rencong (DPP BEM-TR) meminta Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana dengan modus pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Ketua dan anggota DPRK Aceh Singkil ke Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 s.d 8 Oktober 2026 kemarin.
Pelaksanaan tersebut dibenarkan oleh Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun pada saat dikonfirmasi oleh Ketua DPP BEM-TR via WhatsAppnya.
"Iya, tanggal 4 s.d 8 Oktober 2026". Ungkap H. Amaliun singkat.
DPP BEM-TR sangat menyayangkan adanya pelaksanaan Bimtek ditengah efisiensi anggaran. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk program daerah, harus dihabiskan dengan cara mubazir untuk membiayai agenda anggota dewan yang tidk tepat sasaran, sehingga hal itu patut untuk dipertanyakan.
"Kenapa harus di Bandung, kalau memang urgent, kan bisa dilaksanakan di daerah, sehingga anggaran tersebut tetap berputar sekaligus dapat memulihkan ekonomi Aceh Singkil yang sedang tidak baik-baik saja. Secara hukum Bimtek tidak selalu salah, akan tetapi pelaksanaan di luar daerah kami nilai kurang efektif, boros anggaran serta minim empati terhadap daerah," pungkas Muhammad Syariski ketua DPP BEM-TR kepada wartawan, Rabu (07/10/26).
Selain itu, yang menjadi perhatian tambahan khusus DPP BEM-TR adalah Bimtek tersebut dilaksanakan pasca pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK - P) 2026 yang baru saja dilaksanakan.
Sementara Kabupaten Aceh Singkil sampai hari ini masih berada di angka kemiskinan tertinggi se-Provinsi Aceh berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
Angka kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk tantangan geografis dan dampak bencana 2025 yang lalu. Meskipun beberapa daerah mengalami penurunan angka kemiskinan secara bertahap, Aceh Singkil masih bertahan di posisi teratas sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara 23 kabupaten/kota di Aceh.
"Kami mendesak KPK RI agar segera mengusut tuntas kegiatan tersebut sebagai berikut :
1. KPK RI segera mengungkap secara transparan dan menyeluruh dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Bimtek DPRK Aceh Singkil ke Bandung.
2. Usut tuntas pihak-pihak yang terlibat baik ketua, anggota maupun sekretaris dewan maupun pihak pelaksana kegiatan.
3. Pastikan pelaksanaan Bimtek tersebut sesuai dengan Asas Kepatutan, Transparansi dan Akuntabilitas.
4. Jangan biarkan uang rakyat dijadikan ajang pengkhianatan demi kepentingan pribadi dan kelompok." Tutup Muhammad Syariski
Sebelum berita ini ditayangkan, Plt. Sekretaris DPRK Aceh Singkil menanggapi konfirmasi dari ketua DPP BEM-TR via WhatsApp.
"Prinsipnyaa kami tidak mempermasalahkan tentang naiknya berita, kami melaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan hak anggota dewan dalam hal peningkatan kafasitas dewan seperti tentang regulasi aturan terbaru, tentang tahapan dari penyampaian KUA dan PPAS sampai dengan batas waktu pembahasan, bagaimana juknis pengalokasian anggaran, penggunaan sistem aplikasi dan tugas serta kewenangan anggota dewan," katanya.
Sehingga diharapkan anggota dewan memiliki pengetahuan yang luas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor yang dibenarkan." Kata M. Yunus, SH Plt. Sekretaris DPRK Aceh Singkil.
Berdasarkan informasi dilapangan, sebanyak 24 dari 25 anggota DPRK Aceh Singkil yang berangkat dan mengikuti Bimtek ke Bandung Provinsi Jawa Barat termsuk Sekwan Aceh Singkil dan dua orang masyarakat lainnya.
(AH)
